Kode Etik (Etika) Pengawasan Pendidikan

Fauzi. Etika dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Etika merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa etika atau bisa disebut kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.
Kode etik berperan sangat penting pada suatu profesi. Agar profesi dapat berjalan dengan benar maka perlu diikat dengan suatu norma tertulis yang disebut dengan kode etik profesi. Kode etik profesi dapat diubah seiring dengan perkembangan zaman yang mengatur diri profesi yang bersangkutan dan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar. Jadi kode etik diadakan sebagai sarana kontrol sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi serta melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan untuk mengatur/memberikan pertimbangan prilaku (baik atau buruk) manusia dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah kode etik seorang pengawas adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan untuk mengatur/memberikan pertimbangan prilaku (baik-buruk) seorang yang melaksanakan kegiatan mengawasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada kegiatan sekolah sesuai dengan tugas lembaga.
A.Prinsip dan Etika Pengawas Sekolah
Dalam tugasnya seorang pengawas hendaknya memiliki sikap dan etika yang wajib dijunjung tinggi sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan profesionalisme tetap dapat dilaksanakan. Pengawas sekolah memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Rincian Tugas
Pengawasan Akademik
(Teknis Pendidikan/Pembelajaran)
Pengawasan Manajerial
(Administrasi dan Manajemen Sekolah)
A.Inspecting/
Pengawasan
1.Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran
2.Proses pembelajaran/praktikum/ studi lapangan
3.Kegiatan ekstra kurikuler
4.Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar
5.Kemajuan belajar siswa
6.Lingkungan belajar
1.Pelaksanaan kurikulum sekolah
2.Penyelenggaraan administrasi sekolah
3.Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah
4.Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah
5.Kerjasama sekolah dengan masyarakat
B.Advising/
Menasehati
1.Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif
2.Guru dalam meningkatkan kompetensi professional
3.Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar
4.Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
5.Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogic
1.Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan
2.Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan
3.Kepala sekolah dalam peningkatan kemamapuan professional kepala sekolah
4.Menasehati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah
5.Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah
C.Monitoring/Memantau
1.Ketahanan pembelajaran
2.Pelaksanaan ujian mata pelajaran
3.Standar mutu hasil belajar siswa
4.Pengembangan profesi guru
5.Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar
1.Penyelenggaraan kurikulum
2.Administrasi sekolah
3.Manajemen sekolah
4.Kemajuan sekolah
5.Pengembangan SDM sekolah
6.Penyelenggaraan ujian sekolah
7.Penyelenggaraan penerimaan siswa baru
D.Coordinating/
Mengkoordinir
1.Pelaksanaan inovasi pembelajaran
2.Pengadaan sumber-sumber belajar
3.Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru
1.Mengkoordinir peningkatan mutu SDMsekolah
2.Penyelenggaraan inovasi di sekolah
3.Mengkoordinir akreditasi sekolah
4.Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan
E. Reporting
1.Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran
2.Kemajuan belajar siswa
3.Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik
1.Kinerja kepala sekolah
2.Kinerja staf sekolah
3.Standar mutu pendidikan
4.Inovasi pendidikan

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas satuan pendidikan atau sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya. Oleh sebab itu, pembinaan pengawas agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial mutlak diperlukan. Ruang lingkup pembinaan mencakup pembinaan kualifikasi, profesi dan pembinaan karir. Pembinaan kualifikasi ditujukan agar para pengawas dapat meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal berpendidikan Sarjana (SI) bagi yang berpendidikan diploma, dan berpendidikan S2 bagi pengawas yang berpendidikan S1. Pengembangan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengumpulan angka kredit.
Kemudian daripada itu seorang pengawas dituntut agar dapat menjaga etika dalam profesi pengawas itu sendiri. Etika pengawas antara lain:
1)Dalam melaksanakan tugasnya pengawas satuan pendidikan senantiasa berlandaskan Iman dan Taqwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2)Pengawas satuan pendidikan senantiasa merasa bangga dalam mengemban tugas sebagai pengawas;
3)Pengawas satuan pendidikan memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas;
4)Pengawas satuan pendidikan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pengawas;
5)Pengawas satuan pendidikan menjaga citra dan nama baik profesi pengawas;
6)Pengawas satuan pendidikan menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas professional pengawas;
7)Pengawas satuan pendidikan mampu menampilkan keberadaanya dirinya sebagai supervisor professional dan tokoh yang diteladani;
8)Pengawas satuan pendidikan sigap dan terampil dalam menanggapi dan membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah binaannya;
9)Pengawas satuan pendidikan memiliki rasa kesetiakawanan social yang tinggi, baik terhadap stakeholder sekolah binaannya dan terhadap koleganya.
Walaupun seorang pengawas sudah menjalankan etika dalam melaksanakan tugasnya namun seorang pengawas juga harus tetap menjaga prinsip-prinsip sebagai pengawas. Prinsip seorang pengawas an tara lain:
1)Trust, artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya,
2)Realistic, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data eksisting sekolah,
3)Utility, artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya,
4)Supporting, Networking dan Collaborating, artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder,
5)Testable, artinya hasil pengawasan harus mampu meng¬gambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.
Prinsip-prinsip di atas digunakan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pengawas/ supervisor pendidikan pada sekolah yang dibinanya. Dengan demikian kehadiran pengawas di sekolah bukan untuk mencari kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman akan tetapi harus menjadi mitra sekolah dalam membina dan me-ngembangkan mutu pendidikan di sekolah sehingga secara bertahap kinerja sekolah semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.
Dalam Permendiknas No 12 tahun 2007,terdiri atas enam dimensi kompetensi yang dikembangkan menjadi dan salah satunya terdapat kompetensi kepribadian yang dapat juga dijadikan etika dalam kepengawasan, yang isinya:
Kompetensi kepribadian pengawas sekolah/madrasah adalah kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai pribadi yang:
1)Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokoknya
2)Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah
3)Ingin tahu hal-hal baru tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4)Memiliki motivasi kerja dan bisa memotivasi orang lain dalam bekerja
Makna dari kompetensi kepribadian sebagaimana dikemukakan di atas adalah sikap dan perilaku yang ditampilkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengandung empat karakteristik di atas. Ini berarti sosok pribadi pengawas sekolah harus tampil beda dengan sosok pribadi yang lain dalam hal tanggung jawab, kreatifitas, rasa ingin tahu dan motivasi dalam bekerja. Sosok priba di tersebut diharapkan menjadi kebiasaan dalam perilakunya.
Menurut surat terbitan Direktorat Tenaga Kependidikan kompetensi sosial pengawas yang dapat dijadikan tolak ukur etika pengawas sekolah secara umum dijabarkan menjadi tujuh indikator berikut ini.
1)Memiliki kemampuan antisipatif terhadap hal-hal positif dan yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat
2)Mampu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengendali­kan situasi sosial yang kurang menguntungkan bagi pendidikan
3)Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam mengembangkan tugas profesinya
4)Memiliki kesadaran akan pentingnya berkerja sama dalam penyelesain masalah terutama masalah pendidikan
5)Mampu mengelola konflik dan mencari solusi untuk mengatasinya
6)Berprakarsa dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti symposium, seminar, diskusi dan sejenisnya
7)Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan organisasi profesi (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, APSI) baik pusat maupun daerah.

Kiat-kiat supaya sekolah “membutuhkan” kehadiran pengawas sekolah :
1)Memiliki “keistimewaan” yang tidak dimiliki oleh warga sekolah, sehingga kehadirannya memang “ditunggu-tunggu” oleh warga sekolah, bukan justru sesuatu yang dihindari,
2)Saat datang ke sekolah, selalu memiliki sesuatu yang “segar” dan baru, ini hanya bisa diperoleh bila pengawas selalu belajar dan mencari informasi terbaru yang bermanfaat bagi sekolah.
3)Memiliki sikap yang “teduh”, sehingga saat datang di sekolah warga sekolah merasakan keteduhannya, dan ditunggu-tunggu nasihatnya.
4)Bersikap “melayani” kebutuhan pengembangan sekolah, kalau perlu memberi contoh tentang sesuatu yang disarankankan oleh pengawas sekolah sendiri.

B.Manfaat
1)Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya;
2)Meningkatnya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi kinerjanya;
3)Mampu bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan /sekolah binaannya;
4)Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
5)Berjalannya jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan fungsional.
Hasil yang diharapkan dari etika pengawas satuan pendidikan atau sekolah adalah diperolehnya pengawas yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannnya.
D. Pelanggaran Kode Etik Pengawas
Pelanggaran kode etik pengawas berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi suatu profesi pengawas sekolah.
E. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Pengawas
1). Pengaruh jabatan
Misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pengawas atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut, akan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang memberikan sangsi, karena kekhawatiran akan berpengaruh kepada jabatan dan posisinya pada profesi tersebut.
2). Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran.
3). Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat.
4). Organisasi profesi tidak dilengkapi denga sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
5). Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pengawas, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi pengawas itu sendiri.
6). Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.
7). Pengaruh sifat kekeluargaan
Misalnya, yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan pihak yang berwenang memberikan sangsi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka ia akan cendrung untuk tidak memberikan sangsi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut.

F. Upaya Pencegahan Kode Etik Pengawasan
1)Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi pengawas, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti pengawas yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya
2)Dalam kode etik pengawas dicantumkan ketentuan: “Pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku “.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: